LENSA MERAUKE – Aksi penolakan dan dan protes terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Program Strategis Nasional atau PSN pembukaan lahan sawah seluas satu juta hektar di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan masih terjadi di kalangan masayrakat lokal yang khawatir tanahnya akan terancam dengan kehadiran Program Strategis Nasional.
Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menanggapi hal tersebut sebagai hal yang wajar karena sebagian masyarakat belum mengetahui secara pasti seperti apa program yang akan dilaksanakan tersebut.
Menurutnya, pembukaan lahan sawah seluas satu juta hektar di Kabupaten Merauke sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan dalam negeri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani setempat.
Demi tercapainya program tersebut, pemerintah akan mencetak satu juta hektar sawah baru di wilayah Distrik Ilwayab, Kaptel, Ngguti, Tubang dan sekitarnya di Kabupaten Merauke.
PT Jhonlin Group, ditunjuk oleh pemerintah sebagai salah satu perusahaan Indonesia sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan usaha tani, pelabuhan pertanian, saluran irigasi dan sebagainya.
Tidak hanya membuka laha saja, nantinya bibit dan pupuk juga turut disediakan oleh pemerintah. Namun karena pemerintah yang membiayai, maka ada bagi hasilnya sebesar 80 persen untuk pemerintah dan 20 persen untuk masyarakat.
“Program Strategis Nasional Cetak Sawah Satu Juta Hektar di Merauke ini murni dilakukan oleh negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan,” kata Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dalam rapat bersama pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) di Merauke, Kamis (22/8/2024).
Dalam persentasinya, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani memaparkan kebijakan cetak sawah satu hektar kepada Majelis Rakyat Papua Selatan di Merauke, pasca sekelompok masyarakat yang melakukan aksi demontrasi damai menolak kegiatan investasi di Kabupaten Merauke.
Dihadapan MRPS, Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian memberikan gambaran dan penjelasan program tersebut, karena selama ini pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi) belum berkoordinasi atau menjelaskan kepada MRPS selaku lembaga kultur di Papua Selatan.
Paparannya turut menggambarkan bagaiman pengusaha yang ditunjuk oleh negara dalam hal ini yang lebih dikenal dengan sebutan haji Isam akan membangun infastruktur pendukung berupa jalan usaha tani, dermaga pertanian, saluran irigasi.
Namun juga dipaparkan kedepannya akan dibangun sejumlah sarana danprasarana pendukung berupa fasilitas kesehatan dan pendidikan di wilayah tersebut.
“Untuk mendukung program negara ini, pemerintah menugaskan pengusaha saha lokal, Haji Isam dari PT Jhonlin Grup untuk membangun infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan usaha tani, jalan penghubung, dermaga pertanian dan saluran irigasi. Jalan dan dermaga untuk akses masuk alat-alat pertanian. Dan lebih dari itu, jalan dan dermaga itu untuk masyarakat, mempermudah akses masyarakat di sana,” kata Mayjen TNI Ahmad Rizal.
Bagian yang tak kalah pentingnya, dirinya juga menegaskan bahwa proyek yang sedang dikerjakan itu bukan proyek swasta, tetapi murni dilakukan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, dengan targetkan menjadikan Merauke sebagai peengekspor beras Indonesia.
Tak hanya untuk kepentingan negara saja, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani juga keuntungan yang menanti masyarakat lokal dari program tersebut.
Selain menerima manfaat dari infrastruktur yang telah dibangun, masyarakat juga menikmati bagi hasil pertanian pemerintah. Dari hasil kalkulasi pemerintah, satu kepala keluarga di daerah sasaran program bisa mendapatkan keuntungan yang menjanjikan bagi pemilik tanah.
Untuk menjaga stabilnya harga, nantinya beras petani akan dibeli sepenuhnya oleh bulog, dan tak ada celah untuk para tengkulak bermain harga beras.
“Penyerapan beras dilakukan oleh pemerintah melalui Bulog. Jadi bukan oleh swasta atau tengkulak yang beli di sana, itu tidak diperbolehkan. Karena negara yang membiayai, dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Mengingat program tersebut untuk kepentingan negara dan masyarakat. Pemimpin di daerah juga diharapkan sejalan atau linear dengan program yang digulirkan pusat. Salah satunya dengan memberikan pemahaman yang baik kepada warga.***
