lensamerauke.com – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa mengajak berbagai pihak membagi peran dalam upaya eliminasi malaria
Hal itu disampaikan Wagub Paskalis saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka Microplanning Percepatan eliminasi malaria di tanah Papua tahun 2025 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan di Swissbel-hotel Merauke pada Selasa (11/3/2025).
Kegiatan ini berlangsung selama empat hari yakni pada Selasa-Jumat, 11-14 Maret 2025.
Dalam sambutan, Wagub Paskalis mengatakan malaria masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di Tanah Papua. Malaria bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, pendidikan, masa depan generasi kita bahkan menghambat pembangunan daerah.
Oleh karena itu, komitmen bersama, kolaborasi lintas sektor, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama untuk mencapai target eliminasi malaria. Untuk itu, mari bergandengan tangan dan berjalan bersama-sama.
Pemerintah telah mencanangkan Eliminasi Malaria Tanah Papua tahun 2030. Target ini bukan sekedar angka, tetapi sebuah cita-cita besar demi masa depan generasi Papua khususnya generasi Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah yang lebih sehat dan Sejahtera.
Melalui kegiatan ini, Wagub Paskalis berharap, menetapkan wilayah-wilayah yang menjadi prioritas percepatan eliminasi malaria, sehingga intervensi yang dilakukan lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran.
Membangun komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta mitra Pembangunan untuk bersinergi dan membagi peran dalam upaya eliminasi malaria.
Membentuk rencana aksi nyata di tingkat kabupaten/kota dan kampung, yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat misalnya melalui penguatan posyandu karena mereka yang paling tahu kondisi kampung. Jangan sampai program jalan
“Saya berharap, bukan hanya sekedar pelaksanaan kegiatan di atas kertas, tetapi betul-betul dilaksanakan di lapangan dengan inovasi-inovasi sesuai budaya setempat,”kata dia.
Dia mengajak seluruh stakeholder, baik pemerintah, swasta, Masyarakat, maupun mitra Pembangunan, untuk terus memperkuat edukasi Masyarakat, meningkatkan akses layanan kesehatan, dan menggerakkan partisipasi Masyarakat dalam mencegah malaria, termasuk pemanfaatan kelambu, pengobatan tuntas dan pengendalian vektor.
“Ini tantangan besar, tetapi bukan tidak mungkin kalau kita kerja bersama-sama. Ingat, Papua Rumah Kita, dan sudah saatnya kita pastikan anak cucu kita tumbuh tanpa dibayang-bayangi penyakit malaria,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta Herlina Rahanggiar menjelaskan dasar pelaksanaan percepatan eliminasi malaria di Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/6/2009 tentang eliminasi malaria.
“Pertemuan micro planing hari ini merupakan tindak lanjut salah satu pertemuan yang telah berlangsung di Makassar pada Agustus 2024,”kata dia.
Pada 2024 telah ditentukan 14 kabupaten/kota lokus percepatan penurunan kasus malaria di wilayah tanah Papua yang menyumbang hingga 86 persen kasus malaria di Indonesia.
“Kita tau bahwa penanggulangan kasus malaria secara terpadu di kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan dampak signifikan untuk penurunan kasus malaria di Indonesia,”ujarnya.
Upaya kebijakan ini dilakukan sesuai kebijakan dan strategi yang sudah ada dengan melakukan intensifikasi dan perluasan kegiatan melalui strategi token malaria/temukan,obati, kendalikan vektor malaria atau minum obat malaria secara total.
Pada 2024 tercatat 57.118 kasus malaria dimana di Kabupaten Asmat dengan
Annual Parasite Incidence (API) diatas 200 per 1.000 penduduk, Kabupaten Boven Digoel angka API diatas 100 kasus dan Kabupaten Mappi angka API masih diatas 100. Sedangkan untuk Kabupaten Merauke angka Annual Parasite Incidence 18.
“Ada beberapa daerah-daerah pesisir di Merauke yang memang angka API malarianya sudah mulai menurun,”kata dia.
Melalui momentum itu, Benedicta mengatakan pihaknya mengimbau dan tetap mendorong Kabupaten Merauke, dan juga tiga kabupaten lainnya serta rekan-rekan di Papua Tengah dan Papua Pegunungan dan Papua Tengah untuk dapat terus melakukan upaya strategis sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah menuju eliminasi malaria sebelum 2026.
“Melalui pertemuan ini kita dapat melakukan evaluasi terhadap persiapan upaya percepatan, eliminasi malaria mendapatkan sasaran, menentukan target lokasi dan membuat rencana kegiatan percepatan di 14 kabupaten di 2025,”ujarnya.
Sekedar informasi, usai menyampaikan sambutan, Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa membuka kegiatan tersebut dengan menabuh tifa.
Peserta yang mengikuti kegiatan saat ini sebanyak 102 yang berasal dari Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan. Turut hadir rekan-rekan dari Kabupaten Mappi, Asmat, Boven Digoel, dan Kabupaten Mimika.
Turut hadir berbagai lembaga untuk duduk bersama-sama untuk membahas bagimana microplening percepatan eliminasi malaria di tanah Papua.
