Lensamerauke.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk melakukan kunjungan kerja ke Merauke, Papua Selatan, pada Senin (19/05/2025).
Agenda kunjungan Wamendagri bertujuan memastikan kesiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel yang akan digelar Agustus 2025 dan juga meninjau langsung progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Selatan di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Salor Distrik Kurik Merauke.
Setiba di Bandara Mopah, Merauke, Wamendagri Ribka Haluk didampingi Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo. langsung menuju ke lokasi KIPP di Solor, yang merupakan pusat pemerintahan daerah otonomi baru (DOB) Papua Selatan.
“Saya mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan yang telah hadir langsung mendampingi kami,” ujar Ribka Haluk di sela-sela peninjauan.
Wamendagri Ribka Haluk menyebutkan, sejumlah infrastruktur di kawasan pemerintahan Provinsi Papua Selatan itu sedang dalam tahap pembangunan dan telah menunjukkan progres yang signifikan.
“Setelah kami melakukan peninjauan tadi, semuanya sudah mulai berprogres. Kantor DPRP Provinsi Papua Selatan saat ini telah mencapai 11 persen. Kantor MRP juga menunjukkan perkembangan, dan kantor Gubernur pun sudah berada di angka progres 11 persen,” sebutnya.
Ribka Haluk berharap seluruh proses pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan dapat segera dirampungkan pada bulan Desember 2025 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Sanang, diharapkan nanti pada bulan Desember ini selesai. Saya, atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Selatan,” kata mantan Penjabat Gubernur Papua Tengah itu.
Dia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Papua Selatan yang terus memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan di wilayah DOB tanah Papua ini.
“Kami harapkan bulan Desember bisa terselesaikan dengan baik sehingga pemerintahan dapat segera menjalankan aktivitas dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat,” ucapnya.
Wamendagri juga menegaskan bahwa komitmen pemerintah pusat melalui koordinasi lintas kementerian untuk mendukung penuh upaya pembangunan infrastruktur di Papua Selatan.
“Kemarin kami bersama DPR telah melakukan kunjungan ke kementerian terkait, termasuk Kementerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri, guna memberikan dukungan terhadap pembangunan kantor pemerintahan di Provinsi Papua Selatan. Ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Ribka Haluk berpesan agar seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di Provinsi Papua Selatan tetap menjaga sinergitas dan semangat pembangunan daerah. Dia akan terus melakukan pendampingan hingga seluruh pekerjaan selesai dan Papua Selatan siap menjalankan pemerintahan secara mandiri dan optimal.
“Di sinilah titik bangkit dari daerah paling selatan menuju Indonesia. Kami mohon dukungan dari seluruh jajaran pemerintahan, TNI, Polri, DPR, MRP, dan masyarakat agar terus memberikan dukungan positif kepada pemerintah daerah dalam melanjutkan pembangunan ini,” pungkasnya. (HR)
