lensamerauke.com – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan untuk melakukan komunikasi terkait HAM dalam program pemerintah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten
Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa didampingi Penjabat Sekda, Maddaremmeng beserta Bupati dan Wakil Bupati Merauke, Yosep B. Gebze- Fauzun Nihayah menjemput Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) di bandar udara Merauke, Rabu (12/3/2025).
Kedatangan Wamen HAM disambut dengan tari-tarian khas Papua persis dipintu ruang VIP Bandara Mopah Merauke. Usai penjemputan, Wamen HAM bersama rombongan beristirahat sejenak di ruang VIP Bandar Udara Mopah Merauke.
Setelah dari Bandara, rombongan Wamen HAM bersama Wagub Paskalis dan Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah menuju Kantor Bupati Merauke.
Saat tiba di Kantor Bupati, rombongan Wamen HAM bersama Wagub Pasklis Imawada dan Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah berdiskusi panjang lebar di ruang kerja Wabup Merauke.Diskusi lepas dimulai dari lahan olahan pertanian di Merauke, aktivitas para nelayan diaerah itu. Selanjutnya, Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa bersama rombongan Wamen HAM berkunjung ke Lapas Merauke.
Setelah diskusi, Wamen HAM Mugiyono kepada wartawan menjelaskan kedatangannya ke Papua Selatan untuk memperkenalkan diri kepada gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati sekaligus berkomunikasi terkait HAM dalam program yang dijalankan.
“Karena kementerian baru jadi kami datang kesini memperkenalkan diri kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Merauke,” kata Wamen HAM, Mugiyanto ketika diwawancarai wartawan.
Selain itu, kata Mugiyanto, kedatangan pihaknya ke Merauke bertujuan untuk berkomunikasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa serta Bupati dan Wakil Bupati Merauke, Yosep B. Gebze- Fauzun Nihayah terkait dengan HAM dalam program-program yang akan dijalankan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Papua Selatan, khususnya di Merauke.
“Kedepan kami akan melakukan pengarusutamaan hak asasi manusia (human rights mainstreaming ) ke seluruh Indonesia, dan kami mulai dari ujung timur Indonesia untuk diseminasi, sosialisasi Hak Asasi Manusia,”ujarnya.
Penting untuk Aparat Sipil Negara (ASN) dan aparatur keamanan juga harus tau tentang HAM. Selama di Merauke, Wamen HAM bakal melakukan diseminasi dan juga penyuluhan tentang HAM, soren ini diseminasi dilakukan kepada ASN di lingkungan Pemerintah ProvinsiPapua Selatan dan besok dilakukan kepada ASN di lingkup Kabupaten Merauke.
“Kami ingin teman-teman ini tau tentang HAM supaya pembangunan disini nantinya lebih lancar, lebih humanis menghormati HAM. Karena diluar sana katanya Papua ini penuh persoalan HAM,”kata dia,
Menurut dia, melihat Merauke ini sangat damai, harmonis, mudah-mudahan dari provinsi paling timur dan kabupaten paling timur bisa dapat menjadi inspirasi dan model untuk daerah-daerah lain di Indonesia.
“Disini juga ada program strategi nasional (PSN) kami sangat mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Merauke. Kami ingin memastikan supaya PSN disni supaya berhasil,”ujarnya.
Dalam pelaksanaan PSN, pihaknya ingin agar supaya aspek-aspek HAM itu diterapkan. HAM terkait PSN terkait penggunaan lahan, bagaimana warga sekitar nantinya mendapatkan manfaat dari keberadaan PSN.
“Kami ingin hal-hal seperti itu dipastikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Merauke supaya program prioritas pemerintah pusat yakni dari Presiden Prabowo Subianto ini berhasil dari Papua Selatan,”kata dia.
Lanjut Mugiyanto, masyarakat harus dihormati, harus dilindungi. Pemerintah punya tanggung jawab untuk melindungi HAM seluruh warga dan memenuhi hak seluruh warga. Hak itu banyak di antaranya hak atas pangan, pekerjaan, Pendidikan itu juga HAM. Itu yang harus dilindungi dan dipenuhi.
Dunia usaha, termasuk corporasi, harus menghormati,mereka punya tanggung jawab untuk menghormati HAM.
“Jadi, kalau kami pemerintah menghormati dan melindungi, kalau perusahaan dan swasta menghormati HAM. Intinya, HAM dijadikan sebagai pegangan, panduan semua pihak dalam pembangunan,”tambah Mugiyanto.
