Mappi – Badan Pengawas Pemilihan Umum Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Mappi, bakal mengintensiyaskan pengawasan Pilkada serentak di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan di masa kampanye yang dijadwalkan dari 25 September hingga 23 November 2024.
Ketua Bawaslu Mappi, Mikhael Meypen kepada wartawan di Merauke, Sabtu (14/9/2024), mengatakan bahwa dalam pelaksanaan proses dan tahapan Pilkada di Kabupaten Mappi, Bawaslu belum menemukan adanya pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun kontestan Pilkada, partai politik pengusung dan tim pemenangan masing-masing bakal pasangan calon di sana.
Namun demikian, dia menyebut selama masa kampanye selama 60 hari diperkirakan akan ada potensi pelanggaran Pilkada di Kabupaten Mappi. Karenanya, Bawaslu akan mengantisipasi hal tersebut dengan meningkatkan pengawasan.
“Sejauh ini tidak ada temuan pelanggaran sama sekali, karena kami mengawasi langsung di lapangan terhadap setiap tahapan Pilkada. Namun kami tetap mengantisipasi terkait adanya pelanggaran di tahapan pelaksanaan kampanye. Pada tahapan kampanye ini, dimungkinkan ada pihak yang curi start sehingga kita tingkatkan pengawasan,” kata Mikhael Meypen.
Mikhael Meypen menjelaskan bahwa Bawaslu mengutamakan tindakan pencegahan dalam pelaksanaan tugas pengawasan setiap tahapan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Tindakan pencegahan dalam pengawasan Bawaslu pada setiap tahapan Pilkada dengan berkoordinasi dan komunikasi yang intens dengan setiap bakal pasangan calon, partai politik pengusung maupun tim pemenangan guna meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum yang berpotensi konflik.
Upaya lain yang dilakukan adalah dengan terus menerus melakukan sosialisasi pencegahan pelanggaran Pilkada kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula dan juga memberikan bimbingan teknis kepada para pengawas distrik (Pandis) dan kelurahan terkait pengawasan penyelenggaraan Pilkada.
“Kita juga sudah sedang melakukan rekruitmen pengawasan tingkat TPS. Kami sudah mulai bekerja sejak proses awal tahapan-tahapan Pilkada sebagaimana yang dilaksanakan oleh KPU selaku penyelenggara dengan mengedepankan tindakan pencegahan,” ujarnya.
Mikhael Meypen menambahkan, kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Mappi adalah keterbatasan komunikasi dan transportasi di lapangan. Mengingat, kondisi luasnya wilayah Kabupaten Mappi dengan medan topografi yang berawa dan sungai, sehingga sulit menjangkau secara keseluruhan.
“Kami di Kabupaten Mappi, tidak semua distrik bisa dijangkau oleh kendaraan jalur darat karena medannya sungai dan rawa, sehingga proses pengawasan kami, sedikit terhambat dan semua harus menggunakan speedboat. Hanya dua distrik yang bisa ditempuh lewat jalur darat,” ungkapnya.
“Kami menggunakan komunikasi via WhatsApp Group dan menginstruksikan kepada setiap jajaran kami di lapangan, sehingga proses pengawasan bisa berjalan,” imbuhnya.
