16 Februari 2024
Apolo Safanpo, Penjabat Gubernur Papua Selatan.
Share

 

Lensa Merauke – Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menyebut lokasi pembangunan pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan di KTM Salor Distrik Kurik Kabupten Merauke telah disetujui oleh Bupati dan DPR 4 Kabupaten bersama Pokja dan Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan.

Menurut Apolo, Penentuan lokasi tersebut dilakukan atas keputusan bersama.

“Ktm salor itu sudah ditandatangani oleh 4 bupati dan 4 DPR bersama dengan pokja dan tim pemekaran Provinsi Papua Selatan,” kata Apolo, Selasa (31/1/2023).

Terkait beredarnya informasi penolakan lokasi pembanguna pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan mengatasnamakan masyarakat Kabupaten Boven Digoel, Apolo mengatakan hal tersebut akan merupakan langkah mundur dalam pelaksanaan tugas penjabat Gubernur Papua Selatan untuk menyiapkan  Pemerintahan defenitif Provinsi Papua Selatan.

“Kita harus mundur lagi, cari tanah, cari pembebasan lahan lagi dan masa pj habis dan tidak ada kantor,” kata Apolo dikantor Gubernur Papua Selatan.

Namun, Apolo menyebut nantinya jika telah terpilih pejabat defenitif lokasi tersebut biisa diajukan untuk dipindahkan.

“Tetapi nanti jika ada pejabat defenitf  bisa dipindahkan, boleh diajukan lokasinya silakan,” tutu Apolo.

Saat ini, kata Penjabat Gubernur Papua Selatan, dirinya hanya melaksanakan keputusan yang telah disepakati sebelumnya.

Nantinya, desain Gedung pemerintahan Provinsi Papua Selatan di lahan hibah seluas 152 hektar tersebut akan menyesuaikan kebutuhan ruang yang dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Papua Selatan.

“Untuk desain sudah ada standar, misalnya kantor gubernur itu ruangan seluas apa, wakil berapa, dibangun sesuai kebutuhan ruang,” tambah Apolo.

Sebelumnya, beredar informasi penolakan lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Distrik Kurik mengatasnamakan masyarakat Kabupaten Boven Digoel.

Alasannya, karena letak lokasi tidak strategis untuk diakses oleh 3 kabupaten lainnya di Papua Selatan. Dan berpendapat jika lokasi Pusat pemerintahan Strategis dipusatkan di Wilayah Muting Distrik Ulilin, Merauke, Papua Selatan.