20 April 2024
 Ketua Majelis Muslim Papua Wilayah 1  Kabupaten Merauke, Abdul Awal Gebze
Share

Lensa Merauke  –Ketua Majelis Muslim Papua Wilayah 1  Kabupaten Merauke, Abdul Awal Gebze mengatakan Majelis Muslim Papua bakal menggelar Muktamar ke -3  di Jayapura pada tanggal 9 hingga 12 Maret Mendatang.

Hal tersebut dikatakan Awal saat ditemui di kediamannya di Kampung Buti, Distrik Merauke, Papua Selatan, Sabtu (28/1/2023).

“Kita akan mengadakan muktamar ke-3 yang akan dilaksanakan di Jayapura pada 9-12 maret,” kata Awal Gebze.

Menurut Awal, nantinya di dalam muktamar tersebut akan dibahas program kerja strategis Majelis Muslim Papua kedepan.

Hal tersebut untuk menyesuaikan situasi dan kondisi politik di tanah Papua pasca dibentuknya 4 Provinsi baru dari pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Awal Gebze menambahkan dengan pemekaran 4 Provinsi baru, akan ada banyak perubahan yang bakal diputuskan pada muktamar nantinya untuk menyesuaikan kebutuhan program masing masing provinsi di tanah Papua.

Sehingga, pada muktamar tersebut memungkinkan terbentuknya pengurus baru untuk mengakomodir  setiap provinsi yang ada, agar perjuangan aspirasi dari masyarakat adat muslim dan  masyarakat muslim lainnya bisa terwakili di setiap provinsi yang baru dibentuk.

“Penyusunan program strategis disesuaikan dengan 4 DOB. Karena Majelis Muslim Papua berpusat di Papua, sehingga menjadi kemungkinan diputuskan adanya beberapa pengurus yang  bisa mengakomodir setiap provinsi yang ada,” terang Awal Gebze.

“Seperti kami di sini ada kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel dan Mappi,  Pada waktu sekarang ini mereka masing adalah pengurus wilayah. Ketika menjadi DOB (Papua Selatan)  harus ada badan koordinator wilayah  yang harus mengkoordinir 4 kabupaten di Papua Selatan,” ucap Awal Gebze.

Nantinya, kata Awal Gebze, dengan terbentuknya badan Koordinator masing masing wilayah Provinsi baru akan memudahkan langkan Majelis Muslim Papua menjalankan 4 program utama yakni  mendorong  kesejahteraan, Mendorong kemajuan pendidikan, memajukan sosial budaya serta mengawal penegakan hak asasi manusia di Tanah Papua.(*)